Pengertian dan Jenis-jenis Militer


Pengertian Militer

Militer
Ilustrasi Militer
Militer dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil.

Militer juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh Negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang Negara lain.

Para pengamat hubungan sipil-militer dalam negeri seperti Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryahardiprojo (1999) mendefinisikan militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata yaitu TNI sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara. Sedangkan Hardito membatasi pihak militer ditekankan pada perwira professional.

Dari pengertian yang dikemukakan diatas, dapat dikatan bahwa pengertian militer secara universal adalah  institusi bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal ini militer merupakan suatu lembaga, bukan individu yang menduduki posisi dalam organisasi militer.

Tipe Orientasi Militer

Jenis-jenis orientasi militer berbeda di setiap negara, tergantung bagaimana pihak militer dalam pemerintahan, selain itu juga tergantung sistem politik yang dianut negara tersebut. Setiap negara mempunyai karakteristik sendiri terhadap tipe-tipe orientasi militernya, menurut Amos Perlmutter ada tiga jenis orientasi militer yang timbul di negara modern, masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang di lembagakan, yakni (2000:25):

1. Militer Profesional

Militer profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan-kemanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat, dan punya etika militer yang kuat. Etika ini mementingkan ketertiban, hirarkhi dan pembagian tugas serta pengakuan atas nation-state sebagai bentuk tertinggi organisasi politik.

2. Militer Praetorian

Militer pretorian adalah militer yang lebih suka berpolitik atau menjalankan aktivitas ekonomi, ketimbang mengurusi pertahanan. Militer aktif yang jadi menteri, parlemen, kepala daerah, atau menjalankan bisnis adalah militer pretorian, alias militer yang tidak punya etika profesional.

Militer pretorian melakukan politisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya, bahkan akhir dari ujung politisasi yang dilakukannya menciptakan atau membangun masyarakat praetorianisme, sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak efektif baik dalam menyikapi perubahan ataupun dalam upaya-upaya merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik.

Praetorian yang oligarkis adalah kaum militer bekerja sama dengan pemilik tanah yang luas dan pemimpin-pemimpin agama, dan di luar mereka hampir-hampir tidak ada organisasi yang diperbolehkan berkembang. Adapun mengenai pretorian radikal sering lahir dari pretorian yang oligarkis, pelopornya adalah perwira-perwira reformis dan nasionalistis yang berasal dari golongan menengah, yang mendambakan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Aliansi kaum militer pretorian radikal dibangun dengan kelompok-kelompok profesi dan intelektual serta kadang dengan kaum buruh. Pretorian radikal ini yang melahirkan pemerintahan korporatis.

3. Militer revolusioner professional

Militer revolusioner professional mempunyai pola intervensi ilegal, namun tidak seperti tentara pretorian yang melalui kudeta militer atau melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok lain sebelum dan selama proses intervensi. Intervensi tentara revolusioner merupakan suatu aktivitas kelompok militer yang ilegal yang beroperasi secara sembunyi, dan dilancarkan untuk mendukung kelompok revolusioner yang sudah ada yang secara terang-terangan berusaha mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dan dukungan kelembagaan secara besar-besaran.

Tentara revolusioner pretorian bukanlah hasil dari keahlian militer, melainkan pengabdian revolusi dan mendapatkan dukungan partai. Tentara revolusioner tidak mengenal adanya pendaftaran dan penerimaan perwira, melainkan kesadaran sendiri untuk ikut bergabung membela kepentingan revolusi. Oleh karna itu tentara revolusi tidak ada pembatasan jumlah tentaranya.

Daftar Pustaka

  • Amos Perlmutter. 2000. Militer dan Politik. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 
  • Sayidiman Suryohadiprojo. 1999. Hubungan-Sipil Militer di Indonesia: Suatu Pembahasan, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer, Jakarta: FISIP UI.
Jangan lupa membagikan referensi ini jika bermanfaat

Terimakasih