Pengertian dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan sering di identikkan dengan kata policy. Kebijakan merupakan sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu.

Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya :

1. Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
2. Diinginkan, yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, setelah itu implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementabilitas dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup beberapa hal-hal yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. 
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Pelaksana program. 
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Menurut Smith dalam Islamy implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu sebagai berikut:

1. Idealized policy. Pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya 
2. Target groups. Bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan 
3. Implementing organization. Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 
4. Environmental factors Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Analisis kebijakan yang berorientasi pada suatu masalah yang dinyatakan oleh Dunn mengatakan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah suatu kebijakan.kemudian suatu kebijakan disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil kebijakan. Data hasil peninjauan dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja kebijakan. Hasil evaluasi ini yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan bagaimana masa depan kebijakan berjalan.

Dalam arti yang sesungguhnya implementasi sebuah kebijakan adalah titik terakhir dimana apakah kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak. Tahap pengimplementasian dapat dideskripsikan sebagai suatu kebijakan sebagai ouput yang menjadi suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melihat serta melakukan kontrol agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier ini dinyatakan bahwa ada tiga hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :

a. Karakteristik dari Masalah 

Terdiri atas beberapa hal yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada. 
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
3. Prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi.

b. Karakteristik Kebijakan/undang-undang 

Terdiri atas beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

1. Kejelasan dari isi kebijakan Suatu kebijakan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan harus dituntut untuk mengandung kejelasan yang konsisten. Suatu kebijakan yang isinya jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari dari berbagai bentuk penyelewengan dari penerapan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka akan mengurangi sedikit kesalahpahaman dalam memahami isi dari kebijakan tersebut. Dan begitu juga sebaliknya apabila isi dari suatu kebijakan masih belum jelas maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman. 
2. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis Hal ini bermaksud agar lebih memperkuat dari sebuah kebijakan yang telah dibuat dengan didukungnya teori dan sudah diakui kesesuaiannya. 
3. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut Hal ini berarti bahwa suatu kebijakan sangat membutuhkan dana atau modal. Dalam artian setiap pogram kebijakan memerlukan suatu bentuk staf atau lembaga untuk mengontrol jalannya program tersebut dan sumber daya lainnya dimana untuk menjalankan semua itu membutuhkan dana. 
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar bebagai institusi pelaksana. Hal ini berarti bahwa suksesnya program untuk diimplementasikan dengan baik haruslah ada hubungan kerja sama antar dinas atau lembaga yang bersifat horizontal maupun vertikal. 
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana Pelaksana dari kebijakan atau implementator harus diberikan kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tidak menyebabkan implementasi kebijakan yang gagal 
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan Komitmen dalam hal ini bermaksud keseriusan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.